Breaking News

Jadilah Kolomnis KABARAKTUAL.ID

Ruang untuk gagasan Anda tentang berbagai hal, seperti permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan atau budaya.

Aceh harus Dibangun dengan Akal, bukan Akal-akalan

Aceh harus Dibangun dengan Akal, bukan Akal-akalan
Ilustrasi (foto: inet)
A A A

IBARAT orang sakit, Aceh membutuhkan seorang dokter yang bukan hanya profesional tapi juga baik. Selain itu, kepemimpinan selama ini cenderung mengedepankan ego sektoral. Ibarat katak di bawah tempurung.

Mengambil analogi tadi, maka untuk mengobati "pasien" bernama Aceh, seorang dokter harus terlebih dahulu mendiagnosa penyakit pasiennya. Kemudian, baru membuat tindakan. Jika diagnosanya salah, tentu tindakan yang diambil oleh dokter juga akan salah. Bisa membahayakan kesehatan bahkan jiwa si pasien. Dalam dunia kesehatan, ini disebut malpraktek. 

Begitu juga dalam konteks kepemimpinan membangun daerah. Dibutuhkan seorang pemimpin yang bukan hanya paham kondisi dan permasalahan, tapi dia juga harus memiliki “obat mujarab” untuk memulihkan daerah yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik.

Bagaimana kita bisa berharap si pasien sembuh kalau dokter tidak paham mendiagnosa penyakit? Jika pemimpin Aceh tidak berkualitas, dikhawatirkan pembangunan Aceh akan terus salah arah dan sia-sia.

Baca juga: Nova Iriansyah Gubernur Terburuk Sepanjang Sejarah Aceh

Baca juga: Aceh Juara Bertahan Provinsi Termiskin

Harapan idealnya, pada 2024 Aceh akan memiliki seorang pemimpin yang benar-benar memiliki obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit, agar Aceh sembuh dan menjadi lebih baik.

Karena itu, calon pemimpin Aceh yang akan dipilih rakyat harus memiliki kejelasan konsep membangun. Visi, misi, dan strategi harus betul-betul punya arah yang jelas dan terukur. Aceh harus dibangun dengan otak bukan dengan otot. Pemimpin yang mengedepankan akal, bukan akal-akalan. Karena itu, ketajaman visi dan konsep menjadi indikator penting untuk mengukur kualitas intelektual calon pemimpin masa depan Aceh.

Daerah berjulukan Serambi Mekkah ini sangat membutuhkan pemimpin yang berkarakter kuat dalam tekad dan komitmennya untuk membangun. Aceh sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk maju, namun semua ini terbuang sia-sia karena selama ini pemimpinnya lebih bertekad dan berkomitmen “dengan hal-hal yang lain”. Tidak sayang kepada rakyatnya yang terpuruk dalam kemiskinan dan menderita.

Membangun Aceh memang berat tantangannya. Apa lagi jika dirasuki misi yang mengorbankan kepentingan rakyat.

Salah satu faktor penyebab gagalnya pembangunan Aceh adalah karena tidak terbangunnya sebuah skema bersama antara pemeritah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota. Semua cenderung mengedepankan ego sektoral dan teritorialnya masing-masing. Ini terjadi karena buruknya komunikasi politik antara gubernur dengan bupati dan walikota. Ini salah satu aspek yang mesti diperbaiki ke depan.

Baca juga: Gubernur Nova Ancam Mutasi Pejabat

Baca juga: Didemo Mahasiswa, Nova Diduga Melarikan Diri

Kita dengar-dengar, Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapat pengawasan khusus dari KPK. Suka tidak suka ini adalah indikasi bahwa Aceh berada dalam kelompok peringkat teratas sebagai daerah paling rawan korupsi di Indonesia.

Bahkan, disinyalir kuat kegagalan dana otsus mensejahterakan rakyat itu karena masifnya prilaku korupsi di daerah ini. Oleh karena itu, langkah pertama untuk memastikan pembangunan Aceh tidak bocor dan memberikan dampak optimal bagi rakyat, maka sudah harus diterapkan zero corruption di Aceh. Syaratnya tentu harus dimulai dengah kehadiran kepemimpinan politik yang memiliki komitmen anti korupsi yang kuat, untuk kemudian menyebarkan virus baik ini ke semua jejang struktur pemerintahan yang ada di Aceh.

Kegagalan pembangunan Aceh sudah sangat sistemik. Artinya, sudah sangat rumit dan berkelindan akibat buruknya kinerja mesin birokasi, baik karena penyakit bawaan maupun karena diinjeksi oleh virus kepentingan politik penguasa dan oligharkinya

Ke depan, Aceh sudah sangat membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial yang kuat dalam membenahi dan meluruskan kerja-kerja birokrasi pemerintah Aceh dan mampu memastikan birokrasinya betul-betul bekerja menjadi pelayan rakyat, bukan malah dimanfaatkan sebagai saluran bagi pemenuhan kepentingan pribadi dan kelompok serta oligarhki sponsor kekuasaan.

Pemimpin Aceh ke depan haruslah sosok yang mampu menghadirkan harapan baru bagi seluruh rakyat Aceh yang sudah sangat frustrasi dan kecewa dengan janji manis para pemimpin sebelumnya. Datang dengan platform dan budaya kerja yang baru untuk menghadirkan Aceh yang lebih maju, makmur, dan sejahtera, sebagaimana menjadi harapan besar dan cita-cita seluruh rakyat Aceh. 

Kita berharap, pada pilkada tahun 2024 nanti rakyat Aceh harus benar cakap dan cerdas dalam memilih pemimpin agar terbebas dari siklus memilih kucing dalam karung. Inilah harapan-harapan rakyat Aceh, agar Aceh masa depan mampu keluar dari berbagai masalah ketertinggalan, yang selama ini sarat terjadi yang berulang, biarpun silih berganti kepemimpinan baik di propinsi maupun kabupaten/kota namun tetap berprilaku sama dalam kepemimpinan. Masa depan Aceh ada ditangan rakyat Aceh untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa Aceh baru sesuai nilai-nilai syariah, tidak korupsi, memperkaya diri, kelompok, dan oligarkhi.[]

* Pengamat Pembangunan dan Politik, juga Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Teuku Nyak Arif (2019-2022)

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Silaturahmi SMSI

Komentar

Loading...