Breaking News

Soal Kemiskinan, Pemerintah Aceh Hanya Bisa Berkelit dan Buang Badan

Soal Kemiskinan, Pemerintah Aceh Hanya Bisa Berkelit dan Buang Badan
Ilustrasi potret kemiskinan di Aceh (foto: Kompas.com)
A A A

KabarAktual, Banda Aceh – Pernyataan Jubir Pemerintah Aceh Muhammad MTA terkait program pengentasan kemiskinan dinilai sebagai cara provinsi buang badan dan menimpakan tanggung jawab ke pihak lain. “Ini juga memperlihatkan kegagalan provinsi dalam membangun komunikasi,” kata Usman Lamreung, Jumat (20/1/2023). 

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh itu diminta tanggapannya terkait pernyataan MTA kepada sebuah media lokal di Banda Aceh, Kamis (19/1/2023. Dalam pernyataan itu dia berkata, bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tapi juga kabupaten/kota, bahkan gampong. 

Menurut Usman, pernyataan Jubir itu memperlihatkan bentuk ketidakmampuan pemerintah Aceh dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. “Hanya ingin melempar kesalahan dan tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota dan gampong,” ujarnya.

Apa yang diungkapkan MTA, kata akademisi Unaya, sangat ironis. Seharusnya juru bicara menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Aceh dalam menurunkan angka kemiskinan, apa kebijakan, apa solusinya, dan faktor apa yang menyebabkan kemiskinan tidak turun? “Apakah ada kebijakan yang salah sasaran atau sulit membangun koordinasi lintassektor dan pemerintah. Itu yang harus dilakukan, bukan melempar tanggung jawab,” tandasnya.

Baca juga: Aceh Salah Urus

Baca juga: Aceh Juara Tetap Termiskin di Sumatera

Usman ingin menyegarkan ingatan publik, bahwa Aceh belum mampu menurunkan angka kemiskinan dalam 5 tahun terakhir. Serambi Mekkah terus menjadi juara bertahan sebagai provinsi termiskinan di Sumatera. “Pertanyaannya adalah, apa sih kerja pemerintah Aceh dan kabupaten/kota selama ini?” sindir pengamat.

Dia mempertanyakan triliunan anggaran yang sudah dihabiskan namun persaoalan kemiskinan Aceh tidak beranjak dari angka 15-17 persen. Karena itu, Usman mempertanyakan peran pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. “Jangan-jangan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota tidak berkerja menyelesaikan masalah kemiskinan selama 5 tahun terakhir,” sergah Usman.

Akademisi ini menyimpulkan, Aceh tetap bertahan sebagai daerah termiskin akibat ketidakmampuan pemerintah Aceh membangun koordinasi lintassektor dan dengan kabupaten/kota. Situasi tambah buruk, sambungnya, akibat kebijakan dan program pembangunan tidak berbasis data yang akuntabel. “Ini bisa dibuktikan berdasarkan laporan tahunan BPS,” tegasnya.

Usman mengingatkan pengambil kebijakan, bahwa pengelolaan anggaran pembangunan juga terkait dengan kualitas SDM yang memimpin birokrasi. Para kepala SKPA sekarang, sambungnya, merupakan warisan kepemimpinan masa lalu yang dihasilkan lewat proses seleksi yang masih layak diperdebatkan. “Karena itu, jika ingin hasilnya berubah, perbaiki dulu birokrasi. Pilih pejabat yang tidak suka buat laporan ABS dan doyan pencitraan,” ujarnya.

Menanggapi BPS

Jubir Muhammad MTA berbicara soal kebijakan pengentasan kemiskinan menanggapi laporan terbaru BPS Aceh yang menyatakan Aceh masih termasuk sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Kepada sebuah media, MTA mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak tutup mata dengan kondisi yang ada.

Menurut MTA, tanggung jawab pengentasan kemiskinan bukan saja pemerintah provinsi, tapi yang lebih berperan adalah kabupaten/kota dan pemerintah gampong. "Kerja-kerja menekan angka kemiskinan harus menjadi perhatian serius kabupaten/kota dan gampong," katanya kepada Serambinews.com, Kamis (19/1/2023).

Menurut MTA, ada hal pokok yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Pertama menanggung beban masyarakat miskin, kedua meningkatkan taraf hidup atau daya bangkit masyarakat miskin. 

Kata dia, provinsi sangat fokus dalam dua hal ini, bahkan menanggung beban masyarakat miskin sangat prioritas, misalnya JKA dan rumah duafa. “Kemudian untuk meningkatkan taraf hidup masa depan dikucurkan beasiswa anak yatim misalnya, selain pembangunan insfrastruktur seluruh Aceh," imbuhnya. 

Dalam beberapa desk khusus dengan kabupaten/kota, lanjut MTA, provinsi selalu menekankan agar kabupaten/kota proaktif dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program ril. "Program prorakyat benar-benar menjadi prioritas bersama karena secara geografis masyarakat berada di kabupaten/kota dan gampong-gampong," sebut mantan aktivis ini. 

Begitu juga dengan penggunaan dana desa yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Kata dia, DPMG kabupaten/kota dan tenaga pendamping desa diharapkan benar-benar melakukan edukasi perangkat gampong agar menciptakan program-program yang benar-benar ril dalam meningkatkan daya ungkit perekonomian masyarakat. 

Dia juga menyinggung bahwa, sejak tahun 2015-2022, Aceh sudah menerima Dana Desa (DD) Rp 34,48 triliun. Pada tahun 2022 Rp 4,6 triliun dan tahun 2023 bahkan sedikit meningkat menjadi sebanyak Rp 4,76 triliun. 

Menurut MTA, provinsi hanya bisa mengarahkan substansi-subtansi untuk program prorakyat, tetapi keseriusan di daerah harus menjadi perhatian bersama dan kalaborasi total agar dana desa dan APBK benar-benar bisa membangkitkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat diseluruh gampong. 

MTA mengatakan, kemiskinan Aceh merupakan akumulasi angka kemiskinan seluruh kabupaten/kota. “Ini harus menjadi perhatian serius kabupaten/kota. Semoga ke depan kerja-kerja kita terus bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.[]

Silaturahmi SMSI

Komentar

Loading...